Golput, Haram atau Halal?

SUNGGUH beralasan gagasan tersebut disampaikan. Hanya, benarkah usul itu merupakan jawaban terbaik?Niat baik tidak selalu berakibat baik pula. Indikator sederhananya, belum apa-apa, gagasan tersebut langsung mematik sikap kontra dari sejumlah kalangan. Tentu banyak yang sepaham bila dikatakan bahwa kiat menguatnya sikap golput masyarakat bukan karena mereka tidak lagi mencintai negerinya. Tapi, karena kian tegerusnya rasa kepercayaan rakyat kepada politikusnya. Rakyat mulai mengerti, para politikus yang berlaga pada umumnya adalah orang yang sedang mengadu nasib. Mereka mati-matian ingin menjadi kepala daerah atau anggota dewan karena ingin memperbaiki "taraf hidupnya". Rasanya, makin sulit mencari orang yang masuk dalam area politik yang didorong oleh semangat pengabdian. Semangat memberi darma bakti terbaiknya untuk rakyat. Fenomena tersebut sangat ketara pada penyusunan daftar calon legislatif (caleg) beberapa waktu lalu. Performa mereka yang berbondong-bondong mendaftarkan diri sebagai caleg tidak jauh berbeda dari mereka yang antre melamar pekerjaan sebagai PNS atau pegawai perusahaan swasta. Aroma yang kuat tercium, mereka mengajukan lamaran karena ingin mendapatkan penghasilan, bukan ingin mengabdi. Memang, melalui spanduk dan pamflet yang disebar, mereka menjanjikan pengabdian yang terbaik. Namun, track record mereka acap kali tidak memperkuat janji tersebut. Sebaliknya, mereka dikenal sebagai orang yang egois, ambisius, dan tidak memiliki kepedulian. Tentu, satu-dua ada yang memiliki track record menyakinkan. Tapi, itu jumlahnya tidak banyak alias langka. Mereka yang sudah menjadi anggota legislatif juga sering menunjukkan perilaku yang tidak sepatutnya. Saat mayoritas rakyat di negeri ini menjerit karena beban hidup yang kian berat, dengan enaknya mereka menaikkan gaji mereka sendiri. Mereka juga tidak malu membuat program kunjungan ke luar negeri yang kenyataannya lebih banyak berplesiran. Persoalan menjadi kian rumit karena perjalanan partai-partai yang lahir setelah reformasi 1998 juga banyak yang mengecewakan. Dalam hal ini, Partai Keadilan Sosial (PKS), dimana Hidayat Nur Wahid merupakan seorang tokoh pentingnya, juga ikut andil didalamnya. Semula, kehadiran PKS memang sangat memberi kesan berbeda. Namun, belakangan, ada indikasi kurang menggembirakan. Terutama ketika partai itu melalui iklan politik yang mereka tayangkan di sejumlah media beberapa waktu lalu, menganugerahkan gelar pahlawan kepada Soeharto mantan penguasa Orde Brau itu disejajarkan dengan Soekarno, KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy'ari, M.Natsir, Mohammad Hatta. Jenderal Soedirman, dan Bung Tomo yang kepahlawanannya memang diakui rakyat di negeri ini. Bersamaan dengan pemberian gelar tersebut, petinggi PKS memang menjelaskan bahwa langkah itu didorong oleh semangat rekonsiliasi. Namun, bernarkah hanya itu alasannya? Rasanya, kesan bahwa langkah tersebut diambil demi mengambil hati para pendukung Soeharto yang masih cukup banyak sulit kita pungkiri. Banyak pihak yang membaca bahwa langkah itu dimaksudkan agar pada Pemilu mendatang pendukung Soeharto mengalihkan pilihannya ke PKS. Maklum, partai ini sedang bekerja keras untuk mendapatkan suara 15%-20% pada Pemilu 2009 mendatang. Jika demikian, apa beda PKS dari partai yang lain? Demi mengejar target politik PKS "tega" mengesampingkan roh reformasi. Demi kepentingan politik, idealismepun tidak apa-apa dinomorduakan. Semua kenyataan tersebut tentu semakin menyulitkan rakyat untuk menjatuhkan pilihan. Karena itu, salahkan bila pada Pemilu mendatang mereka atau rakyat memutuskan untuk tidak memilih? Sikap memilih tentu lebih baik daripada tidak memilih. Namun, terlalu berlebihan bila mereka atau rakyat yang tidak memilih divonis melakukan tindakan "HARAM" dan otomatis akan menanggung beban dosa. Jiak mau fair, ancaman dosa itu lebih tepat diberikan kepada politikus yang selama ini mengkhianati konstituennya. Dalam arti, jika harus ada fatwa Haram, itu harus ditujukan kepada politikus yang mengabaikan rakyatnya. Mereka diharamkan memakan gaji rakyat diperoleh dari negara bila keputusan-keputusan yang diambil tidak berpihak kepada rakyat yang diwakili. Sebab, pada dasarnya, merekalah yang membuat sebuah pesta demokrasi menjadi tidak menarik untuk diikutu alias (Golput).